Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang sangat pesat. Meskipun secara personal hal ini sangat menyenangkan, tetapi bagi sebuah organisasi yang mengimplementasikan TIK, kepesatan ini juga menambah beberapa tingkat kompleksitas dalam manajemennya. Pilihan untuk terus mengikuti kepesatan perkembangan, adalah pilihan yang mengandung banyak konsekuensi. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, kemampuan perangkat keras beradaptasi dengan perkembangan, kemampuan perangkat lunak untuk saling berkomunikasi, kemampuan penyediaan dana, atau kesiapan kultur kerja organisasi, hanyalah sedikit dari banyak konsekuensi yang segera muncul ketika pilihan itu didiskusikan. Akan tetapi pilihan harus segera dijatuhkan dan dijalani, mengingat struktur TIK yang tradisional sudah dipastikan tidak akan mampu mengikuti kontinuitas perkembangan TIK, yang harus segera diketahui, dikuasai dan dikelola untuk kepentingan organisasi.
"pada beberapa dekade terakhir, dunia berubah sedemikian cepatnya sehingga kehidupan manajerial yang statis tak bisa lagi dibayangkan untuk dilakukan. Kemampuan untuk beradaptasi dan berubah secara berkesinambungan menjadi sangat penting”.(Manzoni dan Angehrn, 1998)
Pada unit-unit kerja pengelola TIK di sebuah organisasi, tantangan itu tidak berdiri sendiri. Ia berdiri sejajar dengan tantangan lain, yaitu bagaimana TIK organisasi tersebut dapat berperan dalam proses pencapaian cita-cita organisasi.
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), dalam konteks ini juga adalah organisasi yang tengah berjuang mengatasi tantangan-tantangan pelaksanaan eGovernment itu. Pergulatan dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, sudah mulai terlihat titik terangnya berkat pengaplikasian teknologi berbasis internet. Penyediaan sumberdaya manusia TIK yang di masa lalu harus berbanding lurus dengan jumlah Kantor Pertanahan yang sudah dijalankan dengan eManagement, di masa sekarang dapat diminimalkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mendesain ulang aplikasi-aplikasi pelayanan yang tersebar di ratusan Kantor Pertanahan –secara teknis menyulitkan dan mengerahkan banyak energi – dengan platform desktop menjadi aplikasi berbasis web. Dengan aplikasi berbasis web, pemeliharaan dan monitoring memerlukan waktu dan sumber daya manusia yang relative jauh lebih sedikit daripada aplikasi yang saat ini sedang dilaksanakan di Kantor Pertanahan. Dengan demikian tenaga dan sumber daya dapat di curahkan dan berkonsentrasi untuk pengembangan dan peningkatan aplikasi pelayanan pertanahan yang lain, peningkatan kualitas koneksi jaringan data, update dan penambahan basis data pertanahan dan sebagainya.
Tidak berhenti dengan mengatasi masalah kuantitas saja, Pusdatin juga sudah mengurai masalah kualitas sumberdaya manusianya dengan secara periodik melakukan transfer teknologi ke seluruh Kantor Pertanahan yang sudah dijalankan dengan eManagement, sekaligus juga sebagai ajang pertukaran pengalaman dalam mengimplementasikan eManagement di Kantornya.
Di sisi lain, BPN RI juga menyiasati kemampuan adaptif perangkat keras dengan mengoptimalkan sebaik mungkin penggunaan hardware dalam periode tertentu, sehingga perangkat keras yang sudah tertinggal teknologinya tetap bisa digunakan. Khusus untuk perangkat lunak, BPN RI sudah mempersiapkan sebuah cetak biru TIK yang memungkinkan tersimpannya data teknis pelayanan secara terdistribusi di media penyimpan masing-masing Kantor Pertanahan menjadi data yang tersentral dan tersimpan secara on-line di Pusat Data Pertanahan di BPN RI. Berbagai keuntungan diperoleh dengan perubahan system penyimpanan ini antara lain back up otomatis dan up to date, konsolidasi data dalam rangka mewujudkan SIMTANAS dalam konteks nasional secara nyata dan real time, mengurangi terhambatknya pelayanan pertanahan akibat adanya kecelakaan yang berakibat hangusnya data pertanahan di Kantor Pertanahan.
Pergulatan yang tak kalah seru adalah pergulatan untuk membangun kultur kerja. Selain menarik karena tidak melulu bersifat teknis, BPN RI juga melihat pembangunan kultur kerja ini sebagai hal yang sangat strategis karena tidak saja akan menambah IT resources untuk kepentinganeManagement yang akan memperluas jejaring kerja elektronik, tapi juga sebagai investasi untuk membangun kultur kerja yang efektif, efisien dan transparan di lingkungan BPN RI.
Teknologi baru harus diserap, dikuasai dan dikontrol. Hal ini akan memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan ide-ide baru dan mengimplementasikannya.(Montealegre, 1998)
Meski “pergulatan” belum juga usai, tetapi simultan menuju ke arah yang sama, sudah tercapai prestasi-prestasi menggembirakan. Prestasi-prestasi yang diraih di sepanjang tahun 2009 saja antara lain adalah pemanfaatan TIK pada Kantor Bergerak “LARASITA”, yang sampai akhir tahun 2009 sudah mampu melayani 274 masyarakat di Kabupaten/Kota yang Kantor Pertanahannya sudah mengimplementasikan eManagement, publikasi buku “GRAND DESIGN ICT BPN RI” ke semua unit kerja vertikal, Soft Launching aplikasi berbasis web “PETA ONLINE”, “PENGADUAN ONLINE”, “SISTEM MANAJEMEN BLANGKO AKTE DAN BLANGKO SERTIPIKAT”, “WEB SITE DAERAH”, dan sebagainya.
Sebagai bonus yang menyenangkan, telah diterima pengakuan dari lembaga-lembaga lain yang melihat konsistensi BPN RI dalam mengembangkan diri mengikuti perkembangan trend positif eManajemen global. Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi Piagam Pelopor Inovasi Citra Pelayanan Prima tahun 2008 kepada 11 pimpinan instansi pemerintah. Salah satu yang mendapat penghargaan itu adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto. Badan Pertanahan Nasional dinilai telah melakukan perubahan dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Untuk tingkat institusi, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kota Malang, Jawa Timur mendapat Piala Citra Layanan Prima Tahun 2008 yang diserahkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mendapat Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 yang diserahkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang mendapat penghargaan Graha Wira Madya Sepala Griya Makarya atau Pelayanan Terbaik Pengembangan Perumahan RSS/RSH dari Menteri Perumahan Rakyat. Kembali, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberi penghargaan Citra Pelayanan Prima Management Mutu ISO 9001:2000 kepada Kantor Pertanahan Kota Malang. Semangat untuk meraih sertifikat ISO 9001:2000 sudah dimulai sejak awal tahun 2007. Yang paling menentukan dalam ISO adalah petunjuk pelaksanaan menjalankan Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Persiapan dilakukan sampai Juni 2007 dan implementasi ISO 9001:2000 untuk dua jenis pelayanan yaitu pelayanan pendaftaran untuk pertama kali penetapan hak dan pengakuan hak atau konversi. Penghargaan yang sama juga didapat Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kota Cilegon mendapat penghargaan dari Ombudsman Efektivitas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pertanahan. Daerah lain yang juga mendapatkan penghargaan adalah Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat, pada kategori Kantor Pelayanan Terbersih.
Penghargaan yang tak kalah menyenangkan adalah yang diberikan oleh lembaga independen “WARTA EKONOMI” yang menyelenggarakan “warta ekonomi eGOVERNMENT AWARD 2009” dengan tema “CONNECTED GOVERNMENT 2.0 : TOWARD COLLABORATIVE GOVERNMENT”. Pada tahun ke-8 penyelenggaraannya ini, WARTA EKONOMI melakukan pengumpulan data, kunjungan ke lembaga peserta dan wawancara dengan pimpinan lembaga sebagai dasar penilaian. Peserta dikelompokkan dalam lima kategori penilaian, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, Kementerian/Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Direktorat Jenderal/lembaga setingkat lainnya. Penilaian atas semua peserta dalam kategori-kategori tersebut dilakukan oleh dewan juri yang dikelompokkan juga menjadi dua, yaitu dewan juri untuk infrastuktureGovernment dan implementasi eGovernment.
“Survei yang dilakukan kepada para eksekutif secara berulang selalu mengkonfirmasi fakta, bahwa perubahan Teknologi Informasi selalu menjadi tantangan besar bagi banyak organisasi”.(ComputerWorld, 1995)
Penilaian dilakukan melalui tiga tahap, dengan tahap pertama menilai tentang website, implementasi eGovernment dan infrastruktur eGovernment, tahap kedua melakukan penilaian melalui kunjungan untuk memverifikasi data yang sudah diterima dan pada tahap ketiga, penilaian dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para finalis. Penilaian yang mulai dilakukan sejak bulan Juni itu kemudian siap disampaikan kepada para peserta pada tanggal 15 Desember 2009, dengan hasil yang sangat membanggakan: menyatakan BPN RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan implementasi eGovernment terbaik!
Meski pengakuan ini sedemikian membanggakan, tetapi BPN RI sadar bahwa ini bukan titik akhir perjuangan atas tantangan-tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ketika menerima penghargaan ini, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Meski sudah terlihat titik-titik cahaya yang membantu mengarahkan langkah BPN RI untuk mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, tetapi sangat disadari bahwa TIK tidak boleh berdiri sebagai unit subsisten yang hanya menghidupi dirinya sendiri. TIK harus mampu mendorong seluruh sendi organisasi untuk bergerak maju, setidaknya selangkah lebih cepat dari perkembangan tuntutan profesionalitas.
Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.
Gambar lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara.
Gambar sumbu melambangkan poros keseimbangan. 3 (tiga) Garis Lintang dan 3 (tiga) Garis Bujur Memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960.
Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi memaknai atau melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI.